SOKOGURU, JAKARTA: Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menyampaikan keprihatinannya terkait kebijakan diskon tiket pesawat menjelang mudik Lebaran 2025 yang dinilai tidak sepenuhnya menguntungkan masyarakat.
Dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang diadakan di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025), Yanuar menyatakan banyak masyarakat yang telah membeli tiket pesawat jauh-jauh hari untuk persiapan mudik, namun tak mendapatkan manfaat dari diskon yang diumumkan pemerintah.
Menurutnya, masyarakat Indonesia sudah terbiasa mempersiapkan perjalanan mudik jauh sebelum Lebaran dengan membeli tiket pesawat, kereta, hingga tiket tol.
Baca juga: Minat Mudik Gratis Idul Fitri, Kemenhub Sediakan 48.867 Tiket Gratis Kapal Laut
"Kebiasaan masyarakat kita sudah mempersiapkan perjalanan mudik jauh-jauh hari. Banyak yang sudah membeli tiket, namun tidak mendapatkan fasilitas diskon," ujar Yanuar, yang juga merupakan anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).
Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, (Ist/DPR RI)
Yanuar menilai bahwa kebijakan mitigasi diskon tarif tiket pesawat oleh pemerintah seharusnya dilakukan jauh lebih awal agar masyarakat bisa memanfaatkannya dengan maksimal.
Ia juga menyoroti bagaimana sering kali Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum terlambat dalam merencanakan kebijakan terkait mudik nasional, yang justru menambah kebingungan bagi masyarakat.
Baca juga: Harga Tiket Pesawat Anjlok Selama Ramadan, Begini Cara Mendapatkannya!
Lebih lanjut, Yanuar menjelaskan bahwa Komisi V DPR RI akan memanggil pihak maskapai penerbangan untuk mengonfirmasi mengenai diskon tiket Lebaran 2025, terutama setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan subsidi diskon tiket pesawat hingga Rp 286 miliar.
Khawatirkan Penyalahgunaan Dana Subsidi
"Jika pemerintah menyiapkan subsidi Rp 286 miliar untuk diskon tiket, tetapi harga tiket tetap sama, siapa yang diuntungkan? Mungkin ada yang tidak beres di sini," ungkap Yanuar.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya akan adanya potensi penyalahgunaan dana subsidi tersebut.
Yanuar juga mendesak agar maskapai penerbangan lebih transparan mengenai harga tiket pesawat, terutama harga sebelum masa mudik Lebaran.
"Maskapai harus memberikan rincian harga tiket secara transparan, agar masyarakat bisa menghitung besaran diskonnya," tambah Yanuar.
Baca juga: Mau Mudik Tanpa Ribet, BRI Hadirkan Fitur Pemesanan Tiket Kapal Melalui Aplikasi BRImo
Diskusi yang bertemakan "Kebijakan Diskon Lebaran: Sinergi antara Pemerintah, Maskapai, dan Pengelola Jalan Tol" ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, pengamat Prof. Didik J. Rachbin, dan praktisi media Eko Cahyono.
Yanuar menegaskan bahwa transparansi dan koordinasi antara pemerintah, maskapai, dan pengelola jalan tol sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari kebijakan ini.
"Kami ingin agar masyarakat benar-benar diuntungkan, bukan malah bingung dengan harga tiket yang tidak jelas," tutupnya.
Dengan adanya perhatian lebih dari DPR, diharapkan kebijakan diskon tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2025 bisa lebih jelas, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (SG-2)
